Satu Komando, KPK Independen DPW SulSel Bergegas Kawal Pengawasan Pembangunan Hingga Pelosok Desa
PORTALMETRO.ID, Makassar — Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan mulai memperkuat kiprahnya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengawal pelayanan publik dan pembangunan daerah hingga ke pelosok desa.
Di bawah kepemimpinan Sulaiman sebagai Ketua KPK Independen DPW Sulsel, organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol publik secara profesional, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang transparan dan sesuai ketentuan.
Komitmen itu disampaikan dalam momentum akan melaksanakan pengukuhan pengurus KPK Independen DPW Sulsel yang berlangsung pada akhir bulan Oktober 2026. Pengurus menyatakan siap menyatukan langkah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di wilayah Sulawesi Selatan.
Sulaiman mengatakan, keberadaan KPK Independen DPW Sulsel diharapkan dapat menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
“Bersama mengemban amanah sebagai anak bangsa yang peduli terhadap kepentingan masyarakat demi suksesnya pembangunan nasional hingga ke pelosok desa. Kita kawal secara profesional jalannya roda pembangunan dan kita maksimalkan pengawasan demi eksisnya pembangunan,” ujar Sulaiman, pada Jum'at (2/10/2026).
Menurutnya, pengawasan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Terima Aduan dan Aspirasi Masyarakat
KPK Independen DPW Sulsel juga menyatakan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terkait pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.
Setiap laporan yang diterima akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui pihak atau instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan persoalan yang disampaikan.
“Kami ada karena kami berpikir. Kami terbuka dan rendah hati untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Kami siap menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi penyejuk serta menjembatani harapan masyarakat,” kata Sulaiman.
Ia menegaskan, organisasi tersebut tidak ingin mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, KPK Independen DPW Sulsel berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan persoalan kepada sektor atau pihak terkait yang berkompeten untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan.
Kawal Anggaran dan Pembangunan
Sulaiman menambahkan, pengurus KPK Independen DPW Sulsel akan bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami bersama seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, sebagai Lembaga Kontrol Publik Kebijakan Independen tentunya bekerja profesional dan berjalan sesuai SOP,” tegasnya.
Ia menyebut, kerja organisasi tersebut mengacu pada ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, KPK Independen DPW Sulsel menyatakan akan mengedepankan sikap profesional, objektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pengurus juga menegaskan pentingnya menjaga soliditas internal agar pengawasan terhadap berbagai program pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan bertanggung jawab.
Dengan terbentuknya kepengurusan DPW Sulsel, KPK Independen berharap dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, terutama dalam memastikan program pemerintah yang menyentuh kepentingan publik dapat berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.****
Reporter: Zulkifli Daeng Sitaba.
