Wagub Sulteng Reny A. Lamadjido Tegaskan Setiap Rupiah APBD 2027 Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat
PORTALMETRO.ID, Palu -- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Reny saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pembahasan tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan bahwa RAPBD 2027 tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Reny mengatakan, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam RAPBD harus memiliki target yang jelas, terukur, serta mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Reny.
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkuat Kapasitas Fiskal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan berbagai sumber pendapatan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat dan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Pada sisi belanja, pemerintah provinsi berkomitmen mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pembangunan. Belanja daerah diarahkan kepada program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penganggaran juga tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pencapaian target pembangunan daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, perhatian diarahkan pada penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta upaya penanggulangan kemiskinan.
DPRD Diharapkan Berikan Masukan Konstruktif
Reny berharap seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai masukan DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran agar kebijakan yang ditetapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi hal penting agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.
Turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., jajaran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.****
Editor: Muhammad NurNas Islam.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan.
